Langkah dalam Mendirikan Perusahaan (PT)

Indonesia memang dikaruniai Sumber Daya Manusia yang luar biasa. Tidak heran terkecuali banyak para pelaku usaha dan usaha tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang tetap berwujud UMKM, sampai yang sudah punya perusahaan besar.


Siapa yang tidak mendambakan usaha atau bisnisnya berkembang? hampir seluruh pelaku usaha pasti mendambakan usahanya berkembang dan tumbuh besar. Jika sebuah usaha terus tumbuh dan berkembnag sudah pasti akan diupgrade jadi sebuah badan usaha, dapat seperti PT, CV, ataupun lainnya. Namun ternyata berasal dari berbagai macam pilihan badan usaha, yang paling banyak dipilih oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia adalah pendirian PT.


Meski banyak para pelaku usaha di Indonesia, ternyata tetap sedikit yang belum sadar prosedur mendirikan PT atau perusahaan. Tidak heran sebagian pelaku nakal pun kerap ditemui dikarenakan tidak punya prosedural perusahaan yang cocok bersama keputusan UUD yang berlaku.

Dikutip berasal dari easybiz.id sejak awal th. 2016 pemerintah terus mengusahakan mempermudah prosedur di dalam jalankan pendirian Perseroan Terbatas ini. Lalu seperti apa beberapa langkah pendirian PT?

PERSIAPAN MODAL UNTUK MENDIRIKAN PT

Menurut Undang-undang Nomor 40 th. 2007 mengenai Perseroan Terbatas (PT), mengenai Modal basic PT adalah sebesar Rp 50 Juta bersama setoran sekurang-kurangnya 25% sebagai modal untuk PT tersebut.

Persyaratan yang tertulis di Undang-undang ini kadang-kadang jadi rintangan atau masalah bagi entrepreneur yang mendambakan mendirikan PT. Beberapa satu diantara mereka mendambakan mendirikan PT tapi punya Modal yang pas-pasan, padahal mereka sudah sadar akan pentingnya mendirikan PT yang merupakan badan Hukum.

BACA JUGA  Bahan Florida Drill Untuk Seragam Kerja

Melihat hal ini sesudah itu kelanjutannya pemerintah mempermudah kita semua, pemerintah mengeluarkan Aturan baru bahwa besarnya modal basic pendirian PT terkait kesepakatan berasal dari pendirinya. Hal ini termasuk sudah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 th. 2016 mengenai perubahan modal basic PT. Walaupun begitu kriteria modal ini cuma berlaku untuk para UMKM saja.

MENENTUKAN DOMISILI USAHA

Setelah Modal sudah kita tentukan, saatnya memilih Domisili usaha kita. hal ini untuk kita mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP. Namun sebagian berasal dari entrepreneur termasuk terbentur bersama kondisi dana yang belum lumayan untuk menyewa ruang kantor.

MENENTUKAN BIDANG USAHA SESUAI KBLI

KBLI ini kepanjangan berasal dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini merupakan seperti terdapatnya klasifikasi di di dalam memilih style usaha yang nanti digunakan untuk memandang kode bidang usaha. Dan nanti kode bidang usaha berikut akan dimuat di di dalam SIUP dan termasuk TDP.

MEMBUAT BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK PT

BPJS Ketenagakerjaan ini akan jadi tidak benar satu kriteria di di dalam mengurus surat izin lainnya, seperti SKDP.

MEMBUAT NPWP DIREKTUR DAN NPWP PERUSAHAAN.

BACA JUGA  4 Cara Membuat Septic Tenk Wc Yang Benar 

Untuk memicu PT, kita termasuk mesti mengurus NPWP, baik untuk direktur ataupun perusahaan. NPWP yang dimiliki Direktur PT haruslah sudah di dalam format terbaru, th. 2015, yakni terdapatnya NIK KTP direktur yang berkaitan di Kartu NPWP pribadinya. Begitu termasuk terkandung alamat yang tertulis di NPWP khusus tersebut. Selain itu termasuk direktur PT yang berkaitan sebaiknya tidak punya tunggakan pajak.

PEMBUATAN SIUP DAN TDP

Untuk memicu ke dua surat izin ini, saat ini sudah makin lama dipermudah. Saat ini kita dapat ajukan pembuatan SIUP dan TDP secara online. Dengan cuma sekali login dan mengisi formulir online kita sudah dapat mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.

MEMBUAT AKTE PERUSAHAAN

Karena perusahaan berbadan hukum maka terlampau penting mesti memicu akte perusahaan. Biasanya akte ini berisi informasi mengenai nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.

MENDAPATKAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTE


PENDIRIAN PERUSAHAAN DARI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM.


Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan Domisili. Hal ini termasuk untuk mempermudah segala urusan usaha dan usaha kita.